31 RIBU PELAKU UMKM BELUM TERAKOMODIR, NASDEM BISA TOLAK PERUBAHAN APBD 2021

• alyun
•   Aug 20, 2021

GORONTALO - Fransi NasDem - Amanah memilih melakukan walk out atau meninggalkan ruang persidangan, ditengah berlangsungnya pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan DPRD Provinsi Gorontalo, yang digelar kamis kemarin (16/8).

“NasDem tidak hanya memilih walk out. Namun bisa akan menolak perubahan APBD. Karena NasDem tidak ingin melakukan permufakatan yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat. Apalagi menyepakati pemanfaatan anggaran yang patut diduga, bisa menimbulkan kesan pengabaian terhadap prioritas mengurangi penderitaan rakyat,” ungkap Sekretaris DPW NasDem Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa.

Sikap politik NasDem itu, ditempuh setelah mempelajari dokumen rancangan pergeseran anggaran yang dinilai tidak menggambarkan totalitas keberpihakan anggaran, untuk menguatkan perkonomian masyarakat, khususnya kepada para pelaku usaha kecil menengah yang terdampak protokol penanganan pandemi COVID-19.

“Partai NasDem betul-betul mendengar dan ikut merasakan penderitaan yang dirasakan oleh para pedagan kecil saat penanggunalangan pandemi COVID-19. Empati atas apa yang dirasakan rakyat itu  wajib diperjuangkan melalui pembahasan perubahan APBD 2021,” tegas Ridwan.

Data menunjukkan, terdapat 94 ribu pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terdata Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo.

Dari 94 ribu UMKM yang terdata, sebanyak 63 ribu pelaku UMKM, telah diajukan sebagai calon penerima program bantuan stimulus permodalan sebesar Rp. 1,2 juta perbulan dari pemerintah pusat. Sementara itu masih tersisa sebanyak 31 ribu UMKM, yang belum diajukan, akibat keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah pusat.

“Nasib 31 ribu pelaku UMKM yang belum menerima bantuan stimulus modal dari pemerintah pusat inilah, yang diperjuangkan NasDem masuk dalam perubahan APBD 2021. Namum karena menemui kebuntuan dalam komunikasi politik di DPRD, sehingga NasDem memilih meninggalkan pembahasan, dan membuka ruang publik untuk membahasnya bersama rakyat,” pungkas Ridwan.

Dari total 63 ribu pelaku UMKM calon penerima manfaat bantuan pemerintah pusat, sebanyak 18.900 pelaku UMKM, yang telah menerim bantuan. Sisanya sebanyak 44.100 Pelaku UMKM calon penerima bantuan, statusnya masih menunggu pencairan dari pemerintah pusat.

Ridwan menjelaskan, penderitaan yang dialami rakyat akibat penerapan PSBB maupun PPKM, tidak bisa hanya menjadi tontonan pemirsa media mapun jagat sosial mendia. Penderitaan itu, lanjut Ridwan harus menemukan saluran yang menghasilkan solusi kongkrit, agar pelaku usaha kecil bisa tidak diselimuti kecemasan, saat menjalani penerapan kebijakan protokol penanganan COVID-19.

“Solusi kongkrit yang diberikan Partai NAsDem, adalah memastikan perubahan anggaran, bisa mengurangi kecemasan yang menghantui setiap pedagang kecil, saat pembatasan sosial dilakukan pemerintah. Sehingga anggaran benar-benar ditujukan untuk mengendalikan COVID-19, dan mengintervensi pemulihan  perekonomian masyarakat yang terganggu dengan penerapan protokol penanganan COVID-19,” ketus Ridwan.

Catatan yang ditemukan Partai NasDem dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Terdapat perubahan anggaran yang dirasakan kurang tepat. Lantaran pergeseran anggaran yang diajukan Pemerintah Provinsi Gorontalo, ditujukan untuk membiayai kegiatan yang dinilai belum prioritas dan mendesak untuk dilaksankan dimasa pandemi COVID-19.

Diantarannya, kegiatan pembelian pembebasan lahan senilai 15 miliar untuk pembangunan Gedung Islamic Center senilai 15 Miliar rupiah, maupun pembelian mobil dinas bagi pimpinan DPRD senilai 2,8 Miliar Rupiah.

“Kita tidak tahu kapan berakhirnya pandemi COVID-19 maupaun penerapan pembatasan sosial yang dilakukan untuk menangani pandemi. Belum tepat kita membelanjakan anggaran untuk pembangunan gedung maupun mobil dinas, sebab rakyat kita sedang susah. Yang paling bijak adalah, mengelontorkan anggaran untuk memenuhi apa yang dibutuhkan rakyat saat menghadapi pandemi ini,” tutup Ridwan.