TAK UTAMAKAN KEBUTUHAN RAKYAT DITENGAH PANDEMI, FRAKSI NASDEM AMANAT TOLAK APBD-P 2021 PROVINSI GORONTALO

• alyun
•   Aug 19, 2021

GORONTALO - Ketua Fraksi Nasdem Amanat  Yuriko Kamaru bersama anggota Fraksi memilih walk out saat agenda pembahasan pengesahan APBD-P tahun 2021 yang digelar pada kamis (19/8) mulai pukul 09.00 Wita - 17.30 Wita, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.

Yuriko Kamaru menilai ada beberapa anggaran besar diletakan pada hal-hal yang bukan menjadi skala prioritas daerah atau peruntukan anggran tidak berpihak pada kepentingan rakyat, apalagi disituasi pandemi Covid-19 saat ini di Gorontalo.

“Pengadaan tanah belasan miliar, pengadaan mobil dinas  pimpinan DPRD di APBD Perubahan kurang etis di tengah rakyat lagi kesulitan. Hal ini menunjukkan minimnya empathy pimpinan daerah terhadap kondisi masyarakat,”ungkap Yuriko Kamaru.

Saran dan masukkan Fraksi NasDem Amanat dalam pandangan Fraksi  pada saat paripurna pembicaraan tingkat I pembahasan Ranperda APBD-P tahun anggaran 2021, tidak diindahkan dalam agenda pembahasan anggaran oleh TAPD.

Dengan adanya masa pandemi ini tentunya angka pengangguran dan angka kemiskinan mengalami kenaikan. Sebaiknya anggaran perubahan ini memberikan keberpihakkan kepada rakyat, terutama untuk menekan angka pengangguran dan angka kemiskinan di Gorontalo.

Anggota Fraksi NasDem Amanat Lolly Yunus juga meminta pemerintah fokus memperhatikan pemulihan ekonomi bagi sektor kehidupan masyarakat, karena itu adalah hal yang mendasar pada kondisi sekarang. Sedangkan pengadaan tanah puluhan miliar dan pengadaan mobil dinas untuk Pimpinan Dewan tidak terlalu penting.

“Kami menolak mobil dinas pimpinan dewan dan juga pengadaan tanah belasan miliar di APBD-P, karena momentumnya tidak pas, kasihan rakyat yang lagi susah karena kondisi pandemi,”tegas Lolly Yunus.

Tingginya kenaikan belanja modal pada APBD-P Provinsi Gorontalo diharapkan oleh Fraksi NasDem Amanat jangan dulu dilakukan sebab kondisi ekonomi rakyat dimasa pandemi sangat sulit.

Fraksi NasDem Amanat berharap pemerintah harus memperhatikan sektor UMKM untuk mendapatkan program pemberdayaan sebab kurang lebih 29.000 UMKM di Provinsi Gorontalo mengalami keterpurukan.