GOBEL TEGASKAN TIDAK ADA MAFIA MINYAK GORENG

• alyun
•   Mar 22, 2022

DENPASAR - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmad Gobel menegaskan bahwa tidak ada mafia minyak goreng. Yang ada ialah ketidaktepatan regulasi sehingga pengusaha mencari celah untuk mencari keuntungan.

“Di sektor pangan memang ada mafia di sejumlah komoditas, tapi tidak ada di minyak goreng. Yang ada adalah ketidaktepatan dalam regulasi, sehingga pengusaha mencari celah untuk mencari keuntungan. Jadi ini soal pengaturan dalam tata niaga dan juga masalah dalam kepemimpinan, manajerial, dan pendekatan dalam mengelola tata niaga minyak goreng,” kata Gobel di sela-sela mengikuti pertemuan Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Bali, Senin (21/3).

Legislator NasDem dari Dapil Gorontalo itu menambahkan, para pengusaha memang sejatinya mencari keuntungan. Tinggal bagaimana kebijakan dalam mengaturnya.

“Yang ada adalah kesalahan kita dalam mengatur dan membuat kebijakan. Itu saja. Namanya pengusaha ya cari untung. Dia lihat ada celah dalam peraturan, lengah, ya dia masuk. Jadi, jangan kita langsung mencap bahwa ini adalah mafia,” tambahnya.

Gobel mengatakan, Kementerian Perdagangan seharusnya memiliki strategi dalam menghadapi gejolak harga akibat meningkatnya permintaan pasar global terhadap CPO dan minyak goreng. Indonesia adalah negara agraris penghasil CPO dan minyak goreng terbesar di dunia. Menurutnya, ini hanya masalah hilir dan bukan masalah hulu.

“Kejadian ini harus menjadi momentum. Kita harus bangun, jangan cuma tidur, jangan cuma mengatakan harga naik, terus menyerah. Apalagi Presiden punya Trisakti dan Nawacita yang di dalamnya mengamanatkan tentang kemandirian ekonomi dan kemandirian pangan. Itu bagus sekali. Para menteri harus bisa menerjemahkan visi-misi Presiden menjadi program dan kebijakan. Masa kita sebagai negara agraris tapi untuk mengisi kebutuhan dalam negerinya saja tidak bisa,” kata Gobel.

Legislator NasDem itu mendesak pemerintah agar bisa melibatkan pengusaha untuk ikut bertanggung jawab. Menurutnya, pemerintah memiliki instrumen untuk bisa melibatkan pengusaha dalam membangun ketahanan nasional.

“Untuk hal-hal yang strategis dan pokok, seperti soal pangan, pengusaha jangan hanya dilihat dari aspek jumlah investasi yang ditanamkan dan jumlah tenaga kerja yang terserap, tapi harus ikut diajak membangun bangsa. Karena itu, masalah distribusi dan harga pangan harus menjadi tanggung jawab produsen juga. Jangan sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Ajak dialog. Masalah pangan ini bersifat strategis karena menyangkut ketahanan nasional. Jika tak terkendali masalahnya bisa menjadi politis,” kata Gobel.

Ia menambahkan, masalah pangan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Kementerian Perdagangan. Keterlibatan kementerian dan lembaga lain seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian ESDM sangat diperlukan.(Nasihin/*)