Rachmat Gobel Upayakan Usulan Pemkot Gorontalo, Bisa Masuk Pembahasan RABPN 2021

• alyun
•   Jul 28, 2020

Intensitas curah hujan yang tinggi di Gorontalo belakangan ini, memicu terjadinya banjir di sebagian wilayah Kota Gorontalo dan Bone Bolango.

Banjir tidak hanya menyebabkan berbagai fasilitas pemerintah dan rumah-rumah warga, namun lebih dari itu, banjir juga memaksa warga korban banjir mengungsi ke lokasi pengungsian.

Secara teknis, terjadinya banjir di Kota Gorontalo disebabkan oleh rusaknya tanggul disepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Bone maupun DAS Bolango. Kedudukan hulu kedua DAS itu, terletak di Kabupaten Bone Bolango.

Disaat curah hujan tinggi, permukaan air sungai naik dan masuk ke area pemukiman warga melalui sejumlah tanggul yang rusak. Akibatnya, air sungai yang dipenuhi dengan material saat hanyut bersama derasnya aliran sungai, meninggalkan lumpur saat banjir surut.

Terkait dengan masalah itu, Walikota Gorontalo Marten Taha, menemui Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel guna mengkoordinasikan usulan program Pemerintah Kota Gorontalo ke Kementrian PUPR, terkait dengan penanganan masalah banjir di wilayahnya. Pertemuan berlangsung di kediaman prbibadi Rachmat Gobel di kawasan kalibata, Selasa malam kemarin (28/7).

Pemerintah kota berkeinginan penanganan masalah banjir memberikan manfaat yang bersifat holistik. Tidak sebatas membangun tanggul semata, melainkan memanfaatkan tepian badan sungai sebagai jogging tracking. Sehingga penanganan dampak luapan air sungai teratasi, sekaligus tersedianya fasilitas ruang publik terbuka disepanjang daerah aliran sungai.

Perbaikan tanggul dan pengadaan fasilitas publik itu, membutuhkan angaran yang besar. Jika dibangun menggunakan dana APBD, bisa menyedot keuangan pada APBD Kota Gorontalo yang lebih besar. Sehingga diperlukan stimulan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari kementrian PUPR, agar dana APBD bisa membiayai sektor lainnya yang tidak kalah pentingnya juga.

Terkait dengan hal itu, Rachmat Gobel akan mengupayakan, usulan yang diajukan pemerintah Kota Gorontalo itu, bisa masuk dalam draft Rencana Kerja Pemerintah di Kementrian PUPR pada APBN 2021.

Kementrian PUPR merupakan mitra kerja salah satu komisi yang berada dibawah Koordinasi Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel.

DPR RI sendiri telah mengagendakan pelaksanaan Sidang Paripurna DPR RI, terkait agenda penyampaian Pidato Presiden atas pengajuan Rancangan APBN Tahun 2021, pada Agustus mendatang.