Dalam kunjungan Reses masa persidangan ke tiga tahun 2019-2020 dapil II Kabupaten Bone Bolango di Kecamatan Bulango Selatan (14/7), Lolly Pou Yunus menerima aspirasi masyarakat yang mengeluh terkait mahalnya harga Rapid Test ketika keluar masuk Gorontalo.
Seharusnya pemerintah Provinsi Gorontalo harus bisa memberikan solusi terbaik untuk masyrakat terkait mahalnya harga Rapid Test saat ini, tidak hanya solusi untuk para mahasiswa, tapi para petani dan pedagang yang keluar masuk perbatasan.
“ Kami merasa terbebani dengan mahalnya harga Rapid Test, sementara pemerintah tidak bisa memberikan solusi terkait hal ini, yang keluar masuk provinsi tidak semua orang kaya, kasihan para petani dan pedagang yang menjual hasil pertanian dan barang dagangan mereka ke Provinsi tetangga,” ungkap Reyners Bila Tokoh Perempuan Tapa-Bulango.
Hal tersebut menjadi perhatian khusus yang akan disampaikan oleh Lolly Pou Yunus saat rapat bersama pihak Pemerintah Provinsi Gorontalo, karena masalah ini dinilai patut dicarikan solusi bersama agar masyarakat tidak merasa terbebani dengan Rapid Test.
“ Masyarakat jangan dibebankan untuk urusan kesehatan. Sebab, sehat itu hak sebagai warga negara. Dan Pemerintah harus hadir ketika ada masyarakat yang kesulitan terakit pelayanan kesehatan, " tegas Lolly.
“ Kebetulan saya berada di Komisi 3 yang membawahi Perencanaan dan Pembangunan, tapi aspirasi ini akan saya sampaikan kepada pihak pemerintah Provisni melalui Fraksi NasDem di DPRD Provinsi Gorontalo,” terang Lolly.
Tiga syarat yang wajib dipenuhi ketika hendak masuk ke Gorontalo, Yang pertama Surat Keterangan Perjalanan dari desa/kelurahan daerah asal, Kedua, Surat Keterangan Hasil Rapid Test Nonreaktif/Hasil Swab PCR Negatif, dan Ketiga, Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Untuk warga Gorontalo yang ingin keluar daerah dengan via pesawat, harga pemeriksaan rapidnya Rp 350.000, via kapal laut Rp 275.000 dan via darat harganya Rp 250.000.
“ Saya berharap pemerintah bisa menggratiskan biaya Rapid test bagi masyarakat ekonomi lemah, minimal ada subsidi dari pemerintah agar biayanya tidak terlalu mahal, Dan Fasilitas pemerintah seperti Rumah sakit serta Puskesmas bisa menjadi wadah pelayanan Rapid Test ,” tutup Lolly.