Hadirkan Pemilu Berintegritas, RG Apresiasi Kinerja Bawaslu Kab. Gorontalo

• alyun
•   Oct 17, 2020

Komando Pemenangan Pemilu Partai NasDem Pulau Sulawesi, Rachmat Gobel, memberi apresiasi kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo.

Apresiasi itu tidak lain dikarenakan, kesigapan Bawaslu menindak lanjuti setiap laporan pelanggaran yang diadukan masyarakat maupun pasangan calon, telah berjalan sesuai prosedur dan ketentuan norma yang menjadi aturan main dalam Pilkada.

“Saya mencermatinya dengan penuh seksama. Dan saya telah memahami betul, seperti apa dinamika politik di Pilkada Kabupaten Gorontalo. Untuk itu, penting bagi saya mengapresiasi kinerja Bawaslu yang sangat responsif, prosedural dan menjadikan norma aturan sebagai pijakan setiap keputusannya,” ungkap Rachmat Gobel, melalui pembicaraan telepon pagi tadi (18/9).

Ia mengemukakan, Keputusan Bawaslu yang senantiasa bersandar pada prosedur dan taat norma aturan serta kode etik penyelenggara Pemilu itu. Menjadi bukti kesungguhan Bawaslu, menciptakan kepala daerah melalui hasil Pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Lebih lanjut Rachmat menambahkan, berbagai hasil keputusan yang telah dibuat Bawaslu Kabupaten Gorontalo adalah wujud loyalitas dan sikap kesatria terhadap kepentingan negara.

“Kita semua tentu menyadai. Bawaslu merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengawal proses lahirnya  kepemimpinan daerah yang baik, sesuai kehendak rakyat mayoritas. Saya menilai  setiap keputusan yang dibuat Bawaslu, adalah bentuk pengejawantahan sikap kesatria dalam menjaga kehormatan dan integritas lembaga itu dalam kehidupan bernegara dan berpemerintahan. ”

Karenanya Rachmat mengingatkan, jangan ada upaya mengubah cara pandang masyarakat terhadap citra lembaga Bawaslu, melalui pembentukan opini sesat. Apalagi jika motivnya hanya dilatari reaksi kekecewaan terhadap keputusan Bawaslu.

Rachmat sangat berharap, hal itu jangan sampai terjadi. Sebab selain keliru, cara sepeti itu juga tidak mengandung nilai pembelajaran kepada masyarakat yang tengah bergembira dalam pesta demokrasi.

“Peraturan yang sudah dibuat pemerintah, sangat adil dan telah mempertimbangkan hak dan kewajiban semua pihak. Jika merasa kecewa dengan keputusan Bawaslu, sebaiknya gunakan jalur prosedur sesuai ketentuan yang sudah diatur. Jangan membuat opini yang aneh-aneh, yang justru membuat masyarakat kebingunan. Apalagi jika pendapat itu keluar dari pernyataan pejabat pemerintahan” ungkap Rachmat.

Meski begitu Rachmat tidak menampik. Jika kemungkinan terjadinya praktek yang hendak mendiskreditkan Bawaslu, menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Sebab setiap pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan Bawaslu, tentu akan meberikan penilaian, lembaga Bawaslu tidak obyektif dalam  pengambilan keputusannya. Dan hal itu diakuinya sering terjadi dalam praktek komunikasi massa dalam hajatan Pillkada.

Namun pembentukan opini seperti itu sekali lagi ditegaskan Rachmat, tidak mendidik masyarakat. Sebab sebelum dilantik, para anggota Bawaslu telah melewati proses seleksi dan ujian yang ketat. Proses untuk melahirkan anggota Bawaslu itu disebut Rachmat,  merupakan bagian dari tata penyelenggaraan pemerintah yang harus dihormati.

“Aturan itu dibuat untuk bisa menghadirkan rasa keadilan ditengah masyarakat. Jika keputusan Bawaslu diopinikan seolah-olah berpihak ke paslon tertentu, tentunya kita patut mempertanyakan pijakan  penilaian itu. Sebab Bawaslu punya lembaga etik yang memutuskan benar tidaknya, anggota Bawaslu membuat keputusan. Sepanjang belum ada keputusan yang resmi dari lembaga etik Bawaslu, kita wajib hormati dan laksanakan apa yang menjadi keputusan Bawaslu” tutup Rachmat.