PEMERINTAH HARUS PRIORITASKAN BELANJA PRODUK DALAM NEGERI

• alyun
•   Sep 20, 2021

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Rachmad Gobel menilai, RAPBN 2022 realistis namun hati-hati. Itu tercermin dari volume belanja negara yang sedikit lebih rendah dibandingkan APBN 2021, serta defisit anggaran 2022 yang juga jauh lebih rendah.

“Kalau dilihat dari struktur APBN 2022, daya dukungnya terhadap pertumbuhan ekonomi mungkin tidak sekuat APBN 2021. Oleh karena itu, untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan pemerintah, kuncinya adalah pelaksanaan APBN 2022 harus mendapat dukungan kebijakan nonfiskal yang lebih efektif,” ujar Gobel dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/8).

Legislator NasDem itu menekankan agar pemerintah lebih prioritas pada belanja produk dalam negeri yang sudah memenuhi ketentuan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dan menjauhi penggunaan produk impor. Penggunaan produk dalam negeri tidak hanya berdampak positif terhadap proses pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, tapi juga membuka peluang kerja yang sangat dibutuhkan dalam menurunkan angka pengangguran.

“Semaksimal mungkin, belanja kementerian dan lembaga harus menggunakan produk dalam negeri,” jelasnya.

Wakil rakyat dari dapil Gorontalo itu juga meminta pemerintah memberi perhatian yang lebih besar terhadap upaya pemulihan sektor UMKM. Pemulihan sektor itu akan mempercepat pemulihan ekonomi secara keseluruhan karena faktanya kontribusi terbesar pada PDB dan penyerapan lapangan kerja selama ini ada pada sektor UMKM.

“Insentif yang lebih besar perlu dialokasi untuk UMKM agar mereka bisa kembali bergerak dari keterpurukan selama pandemi Covid-19," katanya.(RO/*)