Rachmad Gobel Lobi Peningkatan Jalan Gorontalo

• alyun
•   Jul 28, 2020

Jalan beserta jembatan berkualitas dan bertonase tinggi, merupakan sarana penting untuk menunjang berkembangnya sektor industri manufaktur di Gorontalo.

Infrastruktur yang masih kurang memadai, bisa menjadi salah satu kendala masuknya investasi di sektor industri manufaktur di Gorontalo.

Menyadari pentingnya untuk menghilangkan hambatan-hambatan itu, Rachmad Gobel selaku wakil rakyat Gorontalo di DPR RI, menemui Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono, sore tadi di Jakarta (28/7).

Dalam pertemuan itu, Rachmat Gobel mengemukakan potensi ekonomi Gorontalo yang melimpah, namun belum bisa dimanfaatkan secara maksimal dan belum memberikan impact yang lebih besar bagi perekonimian masyarakat Gorontalo, lantaran minat investasi yang rendah, sebagai akibat ketersediaan infrastruktur jalan yang belum memadai.

Menurut Rachmat Gobel, salah satu alternatif solusi yang memungkinkan untuk menyahuti permasalah itu, adalah meningkatkan status jalan dan jembatan yang ada di Gorontalo, menjadi status jalan dan jembatan nasional.

“Dengan demikian, anggaran yang dimiliki pemerintah daerah bisa lebih dimaksimalkan membiayai kegiatan sektor lainnya. Sebab biaya pembangunan jalan dan jembatannya, akan menjadi beban anggaran pemrintah pusat melalui APBN,” Ungkap Rachmat yang juga adalah Wakil Ketua DPR RI itu.

Rachmat menambahkan, usulan beberapa ruas jalan yang diajukan peningkatan statusnya menjadi jalan dan jembatan nasional itu, merupakan input dari para kepala daeah, yang diperoleh semasa melaksanakan reses beberapa bulan sebelumnya.

Dalam pembicaraan yang berlangusung santai di salah satu sudut taman kemanterian PUPR itu, juga dibahas soal penanganan banjir yang sering merendam wilayah Bone Bolango dan Kota Gorontalo.

Adapun bentuk treatmen yang akan dilakukan berupa, kegiatan penguatan tebing sungai dan pembangunan tanggul di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bone dan Bolango.

“Saya berharap, usulan kepala daerah yang telah saya rekomendasikan ke Kementrian PUPR, bisa segera masuk dalam Rencana Kerja Kementrian PUPR, melalui APBN 2021 yang akan kita bahas nanti” tutup Rachmat.