News Detail

RG; Tak Ada Kompromi Dengan Mahar Politik

RG; Tak Ada Kompromi Dengan Mahar Politik

Pilkada serentak merupakan sarana untuk mengaktualisasikan sikap politik tanpa mahar yang telah menjadi identitas Partai NasDem. Karenanya seluruh pengurus dan kader Partai NasDem harus berpegang teguh pada apa yang telah menjadi marwah partai tersebut.

Hal itu dikemukakan Komando Pemengangan Partai NasDem Pulau Sulawesi Rachmat Gobel, disela pelaksanaan Rapat Kerja DPW Partai NasDem Gorontalo belum lama ini.

“Sejak di dirikan hingga akhirnya Partai NasDem dipercaya rakyat dan menjadi partai besar seperti saat ini. Semua itu berkat komitmen kader Partai NasDem terhadap gerakan perubahan yang menjadi semangat Restorasi Partai NasDem mengisi pembangunan, serta konsistensi sikap politik tanpa mahar dalam membangun demokrasi yang bermoral dan bermartabat,” ungkap Rachmat Gobel.

Menurut Rachmat, politik transaksional atau dalam bahasa prokem partai NasDem disebut dengan mahar politik, merupakan praktek buruk yang merugikan kepentingan rakyat dan merusak harkat dan martabat rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam demokrasi.

Mahar Politik bisa dibilang punya kesamaan dengan praktek sogok menyogok yang serumpun dengan praktek korupsi. Praktek yang telah membuat bangsa ini menjadi terpuruk dan jauh tertinggal dari kemajuan. Karena itu, NasDem menolak hal itu dengan keras dan tegas, tanpa neko-neko.

Rachmat mengatakan, praktek mahar politik dalam Pilkada serentak, merupakan potret rendahnya moralitas dan integritas dalam praktek politik. Akibatnya, demokrasi bukan lagi menjadi pesta bagi rakyat untuk berdaulat memilih calon pemimpin yang memiliki kompetensi dan kapasitas kepemimpinan yang baik. Melainkan memilih calon pemimpin berpotensi korup karena lahir dari sebuah praktek politik transaksional .

Sudah bisa ditebak, pemimpin yang lahir dari sebuah proses komunikasi politik yang relatif korup seperti itu, akan menjalankan praktek pemerintahan yang berpotensi korup pula. Pemerintah yang abai untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, lantaran pemerintahannya dipaksa bekerja untuk memeperjuangkan kepentingannya sendiri. Sehingga pembangunan menjadi stagnan dan jauh dari menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat.

“Itulah mengapa, pada Pemilu Legislatif yang saya ikuti kemarin, saya menolak keras praktek politik uang. Meski banyak yang mengingatkan saya tidak akan terpilih tanpa melakukan praktek itu. Dan hari ini, hal itu telah saya buktikan. Berbagai lompatan-lompatan dan terobosan bersama kementrian dan lembaga pemerintah pusat itu bisa kita lakukan, karena kita bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab moral atas amanah yang diberikan rakyat dengan tulus, meski tanpa praktik politik uang,” tegas Rachmat.

Terkait dengan sikap Rustam Akili, salah satu kandidat calon Bupati dari Partai NasDem di Pilkada Kabupaten Gorontalo, Rachmat memberikan apresiasi dan penghormatan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang telah ditunjukkannya dalam menjaga dan merawat spirit politik tanpa mahar yang telah menjadi komitmen Partai NasDem.

“Saya menaruh hormat yang setinggi-tingginya atas sikap politik kaka Rustam Akili yang lebih memilih tidak maju di Pilkada, jika harus membeli dukungan atau melakukan praktek mahar politik dalam membangun koalisi” uangkap Rachmat.

Menurut Rachmat, sikap Rustam Akili yang komit dengan sikap politik tanpa mahar Partai NasDem, merupakan cerminan jati diri sikap yang luhur.

“Sikap Kakak Rustam menunjukkan kepada kita semua, bahwa Pilkada bukan sarana untuk membangun kekuasaan, tapi sebuah momentum untuk mengembalikan harkat, martabat dan kehormatan rakyat, sebagai pemegang kedaulatan,” tutup Rachmat Gobel.

Di Pilkada Kabupaten Gorontalo, Dewan Pimpinan Pusat Partai NAsDem telah mengeluarkan Rekomendasi kepada Rustam Akili, sebagai calon bupati yang akan digusung partai tersebut.

Saat ini Rustam Akili tengah membangun komunikasi politik untuk memenuhi selisih 3 kursi untuk bisa ikut dalam Pilkada serentak nanti. Partai NasDem sendiri telah memiliki 4 kursi yang ada di DPRD Setempat. Sementara syarat pengajuan calon kepala daerah mensyaratkan dukungan sebanyak 7 kursi.

Slogan 'Politik Tanpa Mahar' yang menjadi haluan Partai NasDem dalam berdemokrasi di Indonesia tercipta bukan untuk pencitraan, melainkan hal yang diserap dari keluh kesah masyarakat terkait dengan politik yang diidentikkan dengan uang.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pun mengistilahkan fenomena ini sebagai tailwind atau didorong oleh keinginan perubahan dari masyarakat.

Terbukti, pada Pilkada 2018 NasDem berhasil memberi kejutan. Dari 17 provinsi yang menggelar kontestasi, partai ini mampu memenangi 11 di antaranya. Dan di empat provinsi, NasDem mampu membawa kader internalnya menjadi kepala daerah.